Tentang ULP

Unit Layanan Pengadaan
Pemerintah Kabupaten Bulungan

Merupakan unit pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang merupakan lembaga non sruktural yang berkedudukan pada Bagian Pembangunan ULP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bulungan No. 17 tahun 2012 ayat (1), bahwasnya ULP dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaan sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tugas ULP, meliputi antara lain :
1. Mengkaji ulang Rencana Umum pengadaan Barang/jasa bersama PA/KPA.
2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website, papan pengumuman resmi untuk masyrakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada portal pengadaan nasional.
4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
6. Menjawab sanggahan.
7. Menyampaikan hasil pemilihan & menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA.
8. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
9. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan & rancangan kontrak kepada PA/KPA.
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Bupati.
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelakasanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
12. Menyusun & melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP.
13. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara Elektronik di LPSE.
14. Melakasakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.
15. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, daftar survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.